Dalam permohonan Praperadilan Nomor 91/Pid.Pra/2026/PN.Mdn, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah menghentikan penyidikan terhadap laporan polisi tersebut.
Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 20 Tahun 2025, sebagaimana diuraikan dalam permohonan.
Baca Juga:
Komisi VIII DPR Dorong Pembentukan Ditjen Pesantren di Kementerian Agama
Perkara tersebut kemudian diperiksa melalui mekanisme praperadilan dan dipimpin oleh Hakim Tunggal Sulhanuddin, SH., MH. di Pengadilan Negeri Medan.
Pada Jumat, 28 Agustus 2026, Termohon telah menyampaikan jawaban atas permohonan Praperadilan Nomor 91/Pid.Pra/2026/PN.Mdn.
Setelah agenda tersebut, persidangan ditunda dan akan kembali digelar pada Senin, 31 Agustus 2026, dengan agenda Replik Pemohon atas tanggapan atau jawaban Termohon.
Baca Juga:
Ombudsman Temukan Klaster Mewah, 5 Pejabat Lapas Cibinong Langsung Diperiksa
Perkara ini menjadi perhatian karena Pemohon mempersoalkan tindakan penghentian penyidikan dan meminta agar tindakan tersebut diuji melalui mekanisme praperadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui kuasa hukum Kemal Sianipar, SH., Kantor Hukum KBPA yang dikomandoi Hazairin, SH., didampingi Zairida, SH., M.Hum., Mangatur Hutauruk, SH., MH., dan Chendra Daulat Nasution, SH., M.Hum., menegaskan akan mengawal perkara tersebut hingga proses persidangan selesai.
Pihak Pemohon berharap Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menerima serta mengabulkan permohonan sebagaimana yang diajukan.
